Rabu, 01 Desember 2010

Sengketa lahan di Kabupaten Lampung Barat

LAMPUNG BARAT, Bengkunat Belimbing

Sengketa lahan di Kabupaten Lampung Barat (Lambar) terus terjadi, kurangnya koordinasi instansi Pemerintah seringkali menjadi pemicu permasalahan tersebut. Yang lebih parahnya lagi masyarakat kerap menjadi korban tarik menarik kepentingan ini.

Seperti yang di alami masyarakat Pekon (Desa) Pagar Bukit, Kecamatan Bengkunat Belimbing, Warga sekitar mulai resah saat mengetahui pemukiman mereka berada dalam kawasan. Sekitar 60 Kepala Keluarga (KK) bermukim di daerah itu, sejak tahun 1983. Ternyata setelah dilakukan pengecekan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Lampung pekan lalu, daerah ini masuk dalam kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT). “ kami terkejut sekali dengan hal itu, karena setahu kami tanah yang kami tempati saat ini adalah tanah marga, bukan tanah yang masuk dalam kawasan HPT,” kata Rustam, salah satu warga di pekon itu, kepada Lampung Barat Bicara, Senin (29/11) melalui telepon selulernya.

Menurutnya, sejumlah warga memiliki bukti kepemilikan tanah berupa sertifikat dari program ajudikasi Badan Pertanahan Nasional (BPN) tahun 2002, selain itu sebagian warga juga memegang surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah yang dikeluarkan oleh kepala desa setempat. “Dengan mempunyai surat menyurat hak atas tanah kami yakin selama ini kami tinggal di tanah marga,” kata dia lagi.

Selanjutnya kata Rustam, pada tahun 2007 telah dilakukan pembuatan sertifikat gelombang kedua untuk warga yang belum mempunyai sertifikat, dan disitu timbul supradik atas kepemilikan tanah. Tetapi sampai saat ini sertifikat tersebut belum keluar. Dengan alasannya pihak BPN yang mengukur tanah sudah meninggal dunia. Pihak BPN adalah lembaga Negara bukan perseorangan, oleh karena itu pihak BPN harus bertanggungjawab dengan hal ini.

Dijelaskannya, memang dulu areal yang mereka tempati merupakan hutan Negara, tapi sudah dilepaskan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan (Menhut) pada tahun 2000. Bahwa tanah Negara ini telah di garap oleh rakyat sejak tahun 1983 dan pemanfaatannya untuk tanah pertanian, sehingga memenuhi syarat untuk di bagi-bagikan dengan hak milik menurut Peraturan Pemerintah nomor 224 tahun 1961.

Dikatakannya, kami meminta kepada pemerintah setempat untuk secepatnya menyelesaikan permasalahan yang terjadi, dan apabila tanah ini memang masuk kedalam kawasan HPT, pihak BPN harus bertanggung jawab karena telah mengeluarkan sertifikat atas kepemilikan tanah yang di tempati oleh warga. “ kami minta pertanggungjawabannya dari pihak BPN,” ungkapnya.

Terkait dengan terbitnya sertifikat dan surat penguasaan fisik bidang tanah di lokasi itu Kepala Bidang Perlindungan Hutan, Dinas Kehutanan Lambar, Henry Faisal,SH.MH menegaskan pihak BPN Kabupaten setempat tidak pernah berkoordinasi saat melakukan pengukuran bidang tanah yang akan disertifikatkan dilokasi tersebut. Lebih jauh ia menambahkan Kepala Desa Pagar Bukit, jelas melanggar undang-undang 41 tahun 1999 tentang kehutanan dengan menerbitkan surat peryataan penguasaan fisik bidang tanah dalam kawasan HPT. [TIM]

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Cheap Web Hosting